120 Skripsi Hukum Perdata Terbaik dan Lengkap

Tweet

Inilah 120 Skripsi Hukum Perdata Terbaik dan Lengkap yang dapat membantu teman teman mendapatkan referensi lengkap dan terbaik untuk menyusun skripsi.

Teman  teman bisa menggunakan judul judul dibawah ini sebagai referensi judul skripsi . Jika ingin lengkap dan berkualitas bisa mendapatkannya di SkripsiBagus.Com . Isinya dari judul skripsi, bab 1 sampai bab 5, daftar pustaka dan bisa di copy paste. Jadi sangat lengkap untuk digunakan sebagai referensi skripsi untuk membantu pemilihan judul, menyusun proposal dan menyusun skripsi. Silahkan teman teman mencoba cara ini agar dapat mengerjakan skripsi dengan cara mudah dan cepat.

Skripsi Hukum Perdata Terbaik dan Lengkap

Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Analisis Yuridis Penerapan Azas Double Jeopardy Oleh Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Perjanjian Ekstradisi Amerika Serikat dan Italia Tahun 1984 : Amanda Knox Case.

Analisis Yuridis Korban Meninggal Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pelaku Yang Berada Di Bawah Pengaruh Alkohol Dan Narkotika.

Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 660K/PDT.SUS/2010 Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Gugatan dalam Kasus Pemberhentian tidak dengan Hormat Ey Anggota Polres Blitar.

Tinjauan Yuridis Mengenai tidak diterbitkannya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran terhadap Radio Erabaru yang dilakukan oleh KPI dan KPID Batam.

Tinjauan Yuridis Perbuatan Dewan Transisi Nasional Libya terhadap Muammar Khadafi ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Provinsi Papua Ditinjau Dari Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Langkah Yuridis PT. Bank Niaga terhadap Mustofa Zubaidi atas Perjanjian Kredit dengan Penjaminan Sertifikat Hak Milik yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan Pembebanan Hak Tanggungan.

Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan.

Analisis Yuridis Mengenai Pemanfaatan Anak-Anak dengan Cara Melibatkan atau Membiarkan dalam Peristiwa Bentrokan Tanjung Priok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI AGAMA KATOLIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.  

ANALISA YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 163/PID. B/2012/ PN. SDA). 

ANALISA YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO.  

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CYBER CRIME (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY). 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo). 

ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO (Studi kasus putusan No : 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.). 

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI KAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS. 

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. 

ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN CYBER CRIME DALAM PEMBOBOLAN MESIN ATM BANK. 

TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE DI INDONESIA DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN. 

TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE DI INDONESIA DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI PESANAN. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 

TINJUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN MENURUT UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto). 

TINJAUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN MENURUT UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto). 

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA DI PT. BERAU KARYA INDAH SURABAYA. 

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI.   

TINJAUAN YURIDIS “NGEROROD” DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN (Studi Kasus N0.1067/Pdt.G/2010/PA.Sda). 

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 20/KPPU-I/2009). 

TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PERKARA KORUPSI MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI. 

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PERUSAHAAN ADVERTISING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH. 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI TELEVISI (Studi Kasus No. 534 / Pid.B / 2010 PN SURABAYA). 

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA AKTA PERDAMAIAN. 

ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA.  

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan (Suatu Kajian yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN LISENSI COPYRIGHTS NOVEL TERJEMAHAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. 

ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang). 

Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional. Jurnal Ilmiah Ekotrans, 14 (2). pp. 9-17. ISSN 1411-4615

TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA. 

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA KARYAWAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT DENGAN PIHAK KETIGA. 

Tinjauan Yuridis tentang Pengaruh Ibu Rumah Tangga dalam Bidang Pendidikan dan Pembentukan keluarga Sejahtera di Sumatera Barat.  Fakultas Peternakan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER TAHUN 2006 DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT PBB. 

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DENGAN CARA PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM HUKUM INDONESIA. 

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penjaminan Bilyet Giro (BG) Kosong Sebagai Alat Pembayaran Hutang (StudI Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjianwaralaba (Studi Pada Usaha Waralaba Lokal Di Surakarta).

Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Santunan Bagi Tenaga Kerja Di PT.Filamendo Sakti Tangerang.

Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Terhadap Pemeriksaan Perkara Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).

Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Di PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta.

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Di Bidang Hak Cipta Model Ukiran Kayu Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pengadilan Niaga Semarang).

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Yuridis Sengketa Iklan Layanan Blackberry Yang Menyesatkan Antara Konsumen Dan Telkomsel (Studi Kasus Putusan BPSK kota Surakarta Nomor: 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska ).

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Sponsorship Yang Diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional.

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi Cabang Sragen).

Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Hak Perempuan Dalam Ikatan Nikah Sego Dan Dampaknya Terhadap Anak (Study Yuridis-Empiris Di Desa Gedong, Karanganyar).

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ( Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali ).

Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.

Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungannya Terhadap Dana Simpanan Nasabah Bank.

Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Microsoft Antara Universitas Muhammadiyah Surakarta Dengan CV. Trijaya Technology Bizniz.

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Warisan Oleh Pengadilan Agama Surakarta.

Analisis Yuridis Larangan Suami-Istri Bekerja Pada Perusahaan Yang Sama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tinjauan Yuridis terhadap Pengakuan Negara Indonesia atas Pengetahuan Tradisional Mengenai Metode Pengobatan Tradisional Melalui Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pensertipikatan Tanah Milik Adat.

Pembuktian Yuridis Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Adat yang Baru Dituliskan di Letter C Setelah Pemberi Hibah Meninggal Dunia Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Dokter Dihubungkan dengan Peraturan Mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Keadaan Darurat yang Membutuhkan Pembedahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Safe Deposit Box Pada Lembaga Perbankan (Tinjauan Yuridis terhadap Asas Keseimbangan dan Perlindungan Konsumen).

Tinjauan Yuridis Kedudukan BUMN Sebagai Entitas Mandiri Badan Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Aset Kekayaan BUMN Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Traktat Perdamaian (Peace Treaty) Tahun 1947 Antara Italia dan Jerman Berdasarkan Prinsip Jus Cogens Dalam Perspektif Hukum Internasional (Putusan ICJ Nomor 143 Tahun 2012).

Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Terhadap Adanya Penguasaan Tanah dan Bangunan Secara Fisik Oleh Ahli Waris.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan dan Keterlibatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility).

Tinjauan Yuridis Peralihan Harta Waris Kepada Ahli Waris Saat Akan Dilakukan Hubungan Jual-Beli Atas Tanah Waris.

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional dan Perlindungan Hukum bagi Pesertanya Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

Tinjauan Yuridis Yayasan Sebagai Hukum Nirlaba Yang Menjadi Pemegang Saham Mayoritas Dalam Perseroan Terbatas Yang Bertujuan Mencari Keuntungan dan Tanggungjawab Yayasan Atas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Atas Tugas Akhir Mahasiswa Melalui Hubungan Kontraktual Antara Dosen dan Mahasiswa Di Fakultas Seni Rupa dan Desain a.

Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Hubungan Kontrak Perjanjian Penyediaan Jasa Khususnya Bidang Pendidikan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Business Opportunity ( Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Business Opportunity).

Tinjauan Yuridis terhadap Kemungkinan Penerapan Konsep Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pemeliharaan Konstruksi Serta Pertangjawaban Hukum Pemelihara Jasa Konstruksi Atas Ambruknya Jembatan Kutaikartanegara.

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa E-Commerce Secara Online Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tinjauan Yuridis Mengenai Penolakan Pasien Miskin Pada Keadaan Gawat Darurat Oleh Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit).

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Klausula Baku Dalam Transaksi Penyedia Jasa Pengiriman Yang Dilakukan PT.Citra Van.TIKI (Titipan Kilat) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tinjauan Yuridis Kedudukan Kasus Lumpur Lapindo dan Uang Pengganti Bagi Korban Lumpur Lapindo Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.

Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum dan Perizinan Penambangan Nikel Berdasarkan Undang-Undang Nomon 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

 Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Alasan Penolakan Bilyet Giro yang Tidak Sesuai dengan Fakta dan Perlindungan bagi Pihak Ketiga Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

 Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.

 Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

 Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Telekonferensi Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

 Tinjauan Yuridis Penerapan Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan Dihubungkan dengan Malpraktik dalam Praktik Kedokteran.

 Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Denda Dalam Proses Keberatan Pajak dan Pemenuhan Prinsip Keadilan Bagi Wajib Pajak Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bunga Tinggi dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Utang Piutang.

 Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Dokumen 'Sales Order' Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

 Tinjauan Yuridis Peranan Majelis Pengawas Daerah Sebagai Perpanjanangan Tangan Negara Dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 49/PUU-X/2012 Ditinjau Dari Asas Keadilan.

 Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas.

 Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dengan Adanya Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Suatu Tinjauan Yuridis Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

 Tinjauan Yuridis Tarian Tradisional dalam Rangka Ekspresi Budaya Tradisional yang Digunakan Warga Negara Asing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

 TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TRANSAKSI PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG RI No. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.

 ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 04/Pid.Pra/2009/PN.MALANG TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PRAPERADILAN MENGENAI TINDAKAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK.

 Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi PERADILAN DALAM MENCIPTAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BAIK (DitinjauDari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK MENURUT PASAL 11 HURUF A UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PENGARUH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU(Studi Di DPC PDIP Dan DPD Partai GOLKAR Kota Malang).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN TANGGUNG RENTENG SEBAGAI UPAYA KOPERASI DALAM MENEKAN KREDIT MACET (Studi Di Koperasi Mawar Putih Malang).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PARATEEXECUTIE (EKSEKUSI LANGSUNG) DENGAN CARA PELELANGAN UMUM BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG HAK TANGGUNGAN NO 4 TAHUN 1996(Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PEMBERANTASAN JUDI TOTO GELAP DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN YANG BEKERJA DALAM SEKTOR INFORMAL (Studi di Kabupaten Jember).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN (Studi Bagian Reskrim di Polresta Malang).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN ANTAR PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA(Studi di Polres Solo dan Kantor PSSI Jakarta).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TERPENUHINYA UNSUR KESALAHAN YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG DALAM PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT PASAL 359 KUHP(DI POLRES KOTA BLITAR).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN IKAPI DALAM ADVOKASI BERKENAAN PELANGGARAN HAK CIPTA BERUPA PERBANYAKAN DAN PENJUALAN BUKU PENDIDIKAN SECARA KOMERSIAL DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT 1 (b) UNDANG-UNDANG NO. 19TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta).

 ANALISIS YURIDIS PUBLIKASI FOTO TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PASAL 106 AYAT (8)TENTANG KEWAJIBAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Polresta Malang).

 TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA.

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN/KONTRAKKERJA ANTARA PEMAIN ASING DENGAN PT. AREMA INDONESIA.

 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUN NOMOR : 67/Pid.B/2009/PN. Kd. MnDALAM PERKARA KERUSUHAN ANTAR ANGGOTA PERGURUAN PENCAK SILAT.

 TINJAUAN ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA:341/Pid.B/2009/PN MLG MENGENAI TINDAKAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA YANG MASIH DI BAWAH UMUR(Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN K H MAS MANSYUR DI TINJAU DARI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI PANTI ASUHAN KH MAS MANSYUR KOTA MALANG).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA(Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA TERJADINYA TINDAK KEKERASAN FISIK PADA MASA PACARAN DIKALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.

150 Judul Skripsi Hukum GRATIS Mudah Dikerjakan

Tweet

Ada 150 Judul Skripsi Hukum GRATIS Mudah Dikerjakan  yang dapat membantu teman teman mendapatkan judul skripsi hukum gratis dan mudah dikerjakan. Silahkan pilih yang sesuai dengan kebutuhan teman teman. 

Sebagian besar teman teman mahasiswa bingung bagaimana cara memilih judul, sebenarnya mudah saja . Teman teman sebaiknya memilih judul skripsi yang mudah dikerjakan agar nantinya setelah judul disetujui tidak mengalami kesulitan karena sudah disaring hanya judul yang mudah dikerjakan saja yang teman temanajukan ke dosen.

Judul Skripsi Hukum GRATIS Mudah Dikerjakan

Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta).

Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Boyolali).

Perjanjian Jual Beli On-Line (Studi Kasus e-commerce Forum Jual Beli Pada Situs www.kaskus.co.id).

Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Santunan Bagi Tenaga Kerja Di PT.Filamendo Sakti Tangerang.

Hukum Dan Pergantian Kelamin: Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan.

Perlindungan Hukum Hak-Hak Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo).

Peran Dan Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Pada Tingkat Penyidikan.

Perjanjian Jual Beli Melalui Media Toko Online Ditinjau Dari Uu No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender Dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT.

Konsumen Dan Parkir: Studi Tentang Pertimbangan Dari Hakim Tentang Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku.

Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Terhadap Pemeriksaan Perkara Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).

Kajian Hukum Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi pada Kantor Notaris di Purwodadi).

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Study Kasus di Wilayah Hukum Boyolali).

Siaran Televisi Dan Anak: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotainment.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kewenangan Menembak Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Di PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta.

Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Perkara Oleh Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana.

Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Negara Wilayah Perum Perhutani Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Rembang ).

Perjanjian Kredit: Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Penerima Kredit Modal Usaha Di PT. Bpr Sabar Artha Palur.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.

Piagam Madinah Dan Demokrasi Di Indonesia (Studi Tentang Kontribusi Piagam Madinah Terhadap Konsep Demokrasi Dalam Undang-Undang Dasar 1945).

Respon Aparat Penegak Hukum Terhadap Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Di Bidang Hak Cipta Model Ukiran Kayu Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pengadilan Niaga Semarang).

Eksekusi Terhadap Obyek Hak Tanggungan Dengan Bantuan Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen).

Pelaksanaan Pemenuhan Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya (Studi di Kantor PPAT Wilayah Kabupaten Sukoharjo).

Klausula Eksonerasi dan Konsumen (Studi Terhadap Perjanjian Laundry di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo).

Fungsi Alat Bukti (Sidik Jari) Dalam Mengungkap Tindak Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Di Polresta Surakarta).

Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak Di Kota Surakarta (Perspektif Penal Dan Nonpenal).

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana ( Studi Kasus di Polresta Surakarta ).

Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi: MPD Kota Surakarta).

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemerkosaan Yang Berusia Lanjut.

Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Pidana.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran.

Aspek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Ahmad Dahlan Cawas.

Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten).

Tinjauan Yuridis Sengketa Iklan Layanan Blackberry Yang Menyesatkan Antara Konsumen Dan Telkomsel (Studi Kasus Putusan BPSK kota Surakarta Nomor: 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska ).

Peran Reserse Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta, Polres Sragen Dan Polres Sukoharjo).

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Sponsorship Yang Diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional.

Pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi Cabang Sragen).

Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen).

Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Study Kasus Di Bpr Bank Boyolali).

Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pendidikan Perseroan Terbatas Berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Notaris Di Surakarta).

Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Surakarta Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Memperoleh Sanksi Tindakan.

Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di PT. Prabu Dian Kencana Kota Surakarta.

Konsumen Dan Bahan Tambahan Makanan (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Jajanan Pasar Disurakarta).

Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil ( Studi Kasus Di Wawa Rental Mobil Kabupaten Sragen).

PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA AGUNAN DENGAN SISTEM OFFICE CHANELING PADA BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG. 

PELAKSANAAN PEMBINAAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PADANG. 

PENGARUH PELAKSANAAN OUTSOURCING (ALIH DAYA) TERHADAP KEBERADAAN SERIKAT PEKERJA/BURUH DI KOTA PADANG. 

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 04/PID.PRA/2010.PN.PDG DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA BARTI. 

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI BIDANG LINGKUNGAN ( Studi pada PT. Indonesia Asahan Alumunium ). 

PELAKSANAAN PENINGKATAN MODAL KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI PADANG (KPRI-UNP) MELALUI MODAL PINJAMAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA ANGGOTA. 

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas I A Padang). 

LEGALITAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.  Unand.

PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN HELM BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR RODA DUA. 

PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI WILAYAH PENGADILAN NIAGA JAKARTA. 

KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN. 

PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PADANG TAHUN 2011. 

PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG. 

KEWENANGAN GUBERNUR DALAM URUSAN AGAMA DI DAERAH. 

PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 82 UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI. 

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. 

PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN MUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM. 

KEDUDUKAN FRAKSI DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD (Studi pada DPRD Provinsi Sumatera Barat). 

PENYESUAIAN STATUS HUKUM YAYASAN DAN PELAKSANAANNYA PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM WIHDATUL UMMAH DI KABUPATEN TANAH DATAR. 

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. 

PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DANAU MANINJAU. 

KEDUDUKAN PERATURAN NAGARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK–HAK ANAK SEBAGAI TERDAKWA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG. 

HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PASCA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004. 

PERLINDUNGAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI KABUPATEN 50 KOTA MENURUT KAJIAN UNDANG -UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. 

IMPLEMENTASI FUNGSI PENCEGAHAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI. 

PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH PADA BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL ( STUDY KASUS DAPENDA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI DAN PT INDO SARI PRIMA ). 

PELAKSANAAN FUNGSI ANALISIS OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 

PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi pada BNI Sentra Kredit Kecil Padang). 

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMBAR CABANG BUKITTINGGI. 

PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN. 

FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAMMENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. 

PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Padang ). 

PEMENUHAN HAMBAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN KECILMENENGAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTAMENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. 

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAMPERJANJIAN BAKU PADALEASING KENDARAAN BERMOTOR OLEH PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG PAYAKUMBUH. 

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI. 

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE NARKOBA DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Barat). 

PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI KREDIT MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG (STUDI ATAS SENGKETA KONSUMEN NOMOR 86/P3K/2012). 

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PUU-X/2012. 

PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG. 

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM BERACARA SECARA CUMA - CUMA (PRODEO) OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG. 

PENGELOLAAN PASAR SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN. 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS DHARMASRAYA, SUNGAILIAT DAN TANJUNG PANDAN). 

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAPORPENYALAHGUNAAN NARKOTIKAPADA TAHAP PENYIDIKAN DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA PADANG. 

PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA ( NORTH RING ROAD) KOTA SOLOK. 

PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG. 

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH ( Studi : Aceng Fikri sebagai Bupati Garut ). 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS DALAM KETENTUAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.  

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan (Suatu Kajian yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

PERBANDINGAN PENGATURAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT YANG KARENA UGAL-UGALAN DI JALAN RAYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN (Studi Kasus Pengadilan Kelas I A Padang). 

KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN. 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Guru SD yang Melakukan Pelecehan Seksual Anak di Sekolah Menurut Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

AKIBAT HUKUM PERATIFIKASIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA: STUDI KASUS KONVENSI PALERMO 2000

EKSISTENSI HAK ATAS MATERI PORNOGRAFI BERDASARKAN NORMA KESUSILAAN.

Tanggung Gugat X Terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Tanggung Gugat PT. Telkom Indonesia Atas Dirubahnya Secara Sepihak Sistem Tagihan Tetap dengan Paket tagihan Tetap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Bedasarkan Hukum Islam.

Penyalahgunaan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas BM Terhadap Penjualan Aset Perusahaan.

Perlindungan Hukum Pembeli Rusunami KR Atas Kepailitan Pengembang Perseroan Terbatas MSS.

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Beredarnya Permen Karet Perangsang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahub 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penerapan Asas Kebebasan Penerbangan Menurut Konvensi Chacago Tahun 1944 Sehubungan dengan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Terkait Asean Open Sky 2015.

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris karena Pewaris Mewakafkan Satu-Satunya Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.

Pertnggungjawaban Pidana Terhadap CS yang Mengakui Diri Sebagai Rasul Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan/ Atau Penodaan Agama.

Tanggung Jawab Nahkoda Kapal Motor AP dalam Kasus Tabrakan kapal yang Terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Penegakan Hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Surabaya. Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Tanggung Gugat Auto 2000 Cabang Karawang Atas Pemberian Pelek Ban Cadangan yang Tidak sesuai dengan Spesifikasi. 

Reimplementasi Hukum Pidana Korupsi Dalam Aspek Kepemilikan Hak Atas Tanah

Tanggung Gugat Asuransi Jiwa Bersama Buiputera 1912 Atas Meninggalnya Tertanggung dan Besarnya Jumlah Pertanggungan.

Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit DS di Kota Surabaya Atas Tertingalnya Kasa dalam Tubuh Mr X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Analisis Hukum Tentang Peran Pemerintah dalam Menangani Kasus Kejahatan Kemanusiaan yang Dilakukan Oleh Warga Aliran Sunni Terhadap Warga Syiah Sampang Berdasrkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia's Extradition Law and Arrest Warrant Against Protected Persons

Pelermo Convention in Our Legal System: Part of Our National Law or Merely A Source of Law. In: The 5th CILS Conference on International Cooperation, 27-28 October 2014, Faculty of Law Universitas Indonesia.

Penerapan Perjanjian lnternasional di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik terhadap Laporan Delegasi Republik Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lmplementasi Kovenan lnternasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia. Padjadjaran : Jurnal Ilmu Hukum, 1 (1). pp. 57-77. ISSN 0216-8227

Putusan Bebas Terhadap UDdalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi pada label Minuman Bersoda S.

Kedudukan Hukum Terhadap Harta Bawaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 53/PDT.G.2007.PN.GS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Anti money laundering regime in Indonesia: Prevention and eradication perspectives

Memaknai Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alasan Pemberatan dalam RUU KUHP

Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber

Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pertanggungjawaban Pidana EB sebagai Perantara Dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tanggung Jawab P.T. Vanesa Corporation Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Batang Ayumi Atas Kebocoran Pipa Pembuangan Limbah Ditinjau dari UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan Hukum bagi Pembeli Bidang Tanah dan/atau Banguna yang Didasarkan Surat Pernyataan Pengampuan.

Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Yayasan Penyalur Pembantu Rumah Tangga di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kios Plaza Serpong yang Disita Asetnya Sebagai Barang Bukti Tersangka RT Kasus Bank Century.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Air Baku yang Berbakteri Tinggi di PDAM Surya Sembada Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Perampasan Benda Jaminan Berupa Sebidang Hak Atas Tanah dan Banguna Ruko yang Dilakukan Negara.

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas KBS Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Kepada Perseroan Terbatas ASIP Berdasrkan Kitab Undang0Undang Hukum Perdata.

Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Anak Berusia 11 tahun Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pertanggungjawaban Pidana Sekolah JH Atas Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing.

Harta Besama yang Diperjualbelikan dan Dijamin Tanpa Persetujuan Mantan Istri.

Analisis Yuridis Penerapan Azas Double Jeopardy Oleh Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Perjanjian Ekstradisi Amerika Serikat dan Italia Tahun 1984 : Amanda Knox Case.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi dari Pengembang.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Garam Pengenyal yang Mengandung Boraks.

Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990. 

Perkembangan Konstitusi di Indonesia. In: Satu Dasawarsa Perubahan UUD 1945

Tanggungjawab Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto Terhadap Dampak Penambang Pasir Liar Di Sungai Brantas Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan Hukum Pada Nasabah Bank Atas Sebagian Dana Yang Hilang Akibat Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Yang Tertelan Dalam Mesin Atm Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Analisis Kasus Tindakan Pekerja Yang Menolak Mengundurkan Diri Sebagai Pekerja Pada Perusahaan.

Penyelesaian Sengketa Antara Pt Lion Mentari Airlines Dengan Tiga Mantan Pilot Lion Air Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Upaya Warga Surabaya Terhadap Pemerintah Kota Surabaya Atas Dilepaskannya Tanah Tetapi Belum Dibayar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan.

210 Judul Skripsi Hukum Lengkap Most Recommended

Tweet

Dibawah ini  210 Judul Skripsi Hukum Lengkap Most Recommended bagi teman teman yang sedang mempersiapkan menyusun skripsi dari jurusan S1 hukum .

Skripsi Hukum memang tidak mudah dikerjakan, diperlukan keseriusan dalam mengerjakannya. Untuk itu saya sajikan dibawah ini judul judul skripsi hukum yang dapat menjadi pertimbangan teman teman dalam menentukan judul skripsi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman teman.

Judul Skripsi Hukum Lengkap Most Recommended

Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu-Lintas Dan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Studi Di Warung Makan “Bebek Goreng” H. Slamet Di Kartosuro Sukoharjo).

Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Bank Pemerintah.

Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta dan Sragen).

Analisa Putusan Berat Ringannya Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) (Studi Tentang Pengendara Roda Dua Di Surakarta).

PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN SERTA AKIBAT HUKUMNYA.

Perbandingan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertama Dan Residivis.

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK Cabang Surakarta.

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta).

Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Di Pengadilan Negeri Magetan.

Tanggungjawab Hukum Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Oleh Pegawai Negeri Sipil.

Hukum Dan Peternakan Ayam (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Kec. Wonodadi Kab. Blitar).

Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengandilan Negeri Karanganyar) Disusun).

Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Rangka Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Melindungi Industri Kecil Di Kabupaten Klaten.

Hambatan-Hambatan Dalam Praktek Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah ( Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali ).

Perizinan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Di Surakarta (Study Kasus Di Polresta Surakarta).

Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo Berasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK/05 Tahun 2010 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Tinjauan Yuridis Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara. Tbk Cabang Surakarta).

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus./2008).

Pereduksian Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004).

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Kasus Narkotika ( Studi Kasus Di Polresta Surakarta ).

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourching Di PT. BFI Finance Tbk. Cabang Solo.

Tinjauan Tentang Bentuk Dan Pelaksanaan Pemberian Asuransi Pada Para Pegawai Pemadam Kebakaran Di Wilayah Kota Surakarta.

PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA).

Lembaga Pengawas Kejaksaan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Sebuah Kajian Yuridis Normatif).

Biro Instalatir :Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Tenaga Listrik di CV. Cahaya Teknik Kabupaten Karanganyar.

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kredit Modal Kerja Antara Bank Central Asia Dengan Toko Bangunan Wahyu Putro Di Wonogiri.

Proses Praperadilan Yang Dimohonkan Pihak Ke-3 Terhadap Dugaan Penghentian Penyidikan Kasus Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo). 

Tanggung Jawab Hukum Antara Persis Dengan Pemain Sepakbola Dalam Melaksanakan Olahraga Sepakbola.

Peranan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Implementasi Pasal 115 KUHAP Di Polres Karanganyar ).

Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Konstelasi Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo).

Implementasi Kontrak Kerja Konstruksi Antara Disdikpora Kabupaten Boyolali Dengan CV. Damar Mukti Abadi Perspektif UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi &Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Aspek Hukum Penerbitan Kartu Kredit Sebagai Alat Bayar Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta. 

STATUS HUKUM PERKAWINAAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.

PELAKSANAAN PENANGGUNGAN ( BORGTOCHT ) DALAM PERJANJIAN KREDIT ( Studi Kasus di PD. BPR GUNA DAYA Kabupaten Boyolali ).

ASURANSI KERUGIAN : (Studi Tentang Perlindungan Hukum Dalam Pengiriman Paket Pos Kilat Khusus Di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sukoharjo).

PERJANJIAN PENGANGKUTAN : Studi tentang Tanggung Jawab Terhadap Pengangkutan Barang – Barang Pos Oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta.

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO).

Pelaksanaan Roya Partial Terhadap Hak Tanggungan Atas Tanah Dalam Perjanjian Kredit Di Bank (Studi Kasus Di BPN Sukoharjo).

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA DI PT. SURAKARTA SENTOSA SEJAHTERA.

PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK (Studi pada Kantor Notaris di Surakarta).

POLITIK HUKUM PERBURUHAN (Studi Netralitas Hukum Perburuhan dalam Praktek dan Pelaksanaan).

HAK EKSPLOITASI PADA PENCIPTA MUSIK (STUDI PENERAPAN HAK EKONOMI PADA SUATU KARYA CIPTA MUSIK) DI PT. MUSIKITA SURAKARTA.

KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTERI PERTAMA (Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan).

PERAN DAN FUNGSI PERWALIAN ANAK DALAM MENGASUH ANAK.

PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi kasus di PT. Mandiri Tunas Finance).

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK KESEPAKATAN KERJA BERSAMA PADA PERUSAHAAN GARMEN BENGAWAN SOLO DI BOYOLALI.

PROSEDUR PENGALIHAN FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN SUKOHARJO.

PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERUSAHAAN ASURANSI (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN ( Studi Kasus di Kantor Keimigrasian Surakarta ).

NIKAH MUT’AH DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENITIPAN BAYI DAN ANAK PADA PENITIPAN BAYI DAN ANAK AN NISA SURAKARTA.

PENERAPAN PRINSIP INDEMNITAS DAN SUBROGASI DALAM HAL TIMBULNYA KLAIM DI PT. ASURANSI SINAR MAS.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENGADILAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen).

PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI DAN FAKTOR PENYEBABNYA (Studi Kasus Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten).

MAHKAMAH KONSTITUSI dan KONSTITUSIONALISME (Studi Pengembangan Demokratisasi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi).

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA KARYAWAN DI PT. BATIK DANAR HADI SOLO.

Upaya Penemuan dan Pencarian Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik.

STUDI PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI REHABILITASI IRIGASI DAERAH IRIGASI COLO TIMUR ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN PT. BIMA PATRIA PRADANARAYA.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI MITRA CERDAS PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG SURAKARTA.

ASPEK YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI PROYEK AJUDIKASI DI KECAMATAN KLEGO.

Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Charter Pesawat Udara Antara PT. Airborne Informatics dengan PT. Whitesky Aviation.

KEBIJAKAN YURIDIS PELANGGARAN PAJAK SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.

STUDI PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR.

Penggunaan Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pidana ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta ).

KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PENUNTUT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI JAMINAN (DEBITUR) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di PT. FIF Surakarta).

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA PERAMPASAN BARANG DARI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI TEGAL.

PROSEDUR PENARIKAN MENGGUNAKAN SURAT KUASA (Studi Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Bank Kepada Nasabah Pada Transaksi Menggunakan Surat Kuasa).

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) CABANG SURAKARTA.

Tindak Pidana Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Klaten.

JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi tentang Aspek Jaminan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Solo).

TINJAUAN YURIDIS TENTANG INFORMED CONSENT DALAM OPERASI MEDIK.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) KANTOR CABANG SOLO KARTASURA.

Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum terhadap Investor Reksa Dana Berdasarkan UU No. 8 TAhun 1995 tentang Pasar Modal.

Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan JAminan Hak Tanggungan (Studi Kasus di Perusahaan Daerah BPR BKK Tulung Kabupaten Klaten).

PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM SUATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Jaminan dan Pembiayaan Konsumen (Studi tentang Konstruksi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. OTO Finance Tbk, Surakarta).

PROSES PEMERIKSAAN PERKARA JUAL BELI TANAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN).

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENGRAJIN KERIS (Studi Pada Pengrajin Keris Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar).

Implementasi dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri).

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT MAJENANG CABANG SRAGEN.

Analisis Putusan HAkim dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Kepada Calon Pekerja Indonesia Sebagai Tenaga Kerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN STRATEGI KOPING DENGAN KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER III DI RUMAH SAKIT MARGA HUSADA PATI.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No.248/Pid.B/2007/PN.Pt PENGADILAN NEGERI PATI DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS GONDANG KABUPATEN SRAGEN.

KONSUMEN DAN LABEL Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Mengkonsumsi Produk Berlabel Halal Di Kota Yogyakarta.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANITA HAMIL DILUAR NIKAH YANG DI NIKAHI OLEH LAKI-LAKI YANG BUKAN MENGHAMILINYA (Studi Komparasi Imam Mazhab).

KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA.

Pelaksanaan Jual Beli Tanah Berstatus Letter C (Studi di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten).

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR (STUDY KASUS DI PT. ADIRA FINANCE, CIREBON).

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI BFI FINANCE CABANG SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN.

Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten).

Peran Yayasan Kakak Surakarta dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.

STUDI KOMPARATIF TENTANG PERANAN NORMATIF KEJAKSAAN KEPOLISIAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PT. FREEPORT INDONESIA DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2OO3 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

TINJAUAN MENGENAI ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAVE DEPOSIT BOX (Analisis di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pati).

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BESERTA PENGAMATAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAANNYA ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo ).

Musrenbang Sebagai wadah Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah (Study Kasus pada Proses Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel di Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta).

FUNGSI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN PELAKU TINDAK PIDANA (Sebuah Studi Komparasi Rumah Tahanan Negara Kelas I A Surakarta dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen).

PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN 6 (ENAM) BUAH JAGUNG OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan).

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH ANTARA PT. PLN APJ PEKALONGAN DENGAN PELANGGAN LISTRIK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekalongan).

PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI KHUSUSNYA YANG BELUM BERSERTIFIKAT DAN PENDAFTARAN HAKNYA DI KANTOR PERTANAHAN (STUDI KASUS DI DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR).

Aspek Hukum Pemberian Kredit dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam "Artha Bahana" di Kabupaten Magelang.

Mutilasi sebagai Aspek Pemberatan Penjatuhan dalam Perkara Pembunuhan (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2133/PID.B/2007/PN.Bks).

Perjanjian Kerjasama antara CV. Harapan Baru Surakarta Selaku Penerbit dengan Penulis.

PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO).

KEPUTUSAN KEPAILITAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG).

TINJAUAN TENTANG PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERLUASAN BANDARA ADI SOEMARMO DI KABUPATEN BOYOLALI.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Cipta dalam Bidang Batik di Kota Surakarta.

PERAN KEPALA DESA DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH WAKAF (STUDI DI DESA JURON KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO).

PELAKSANAAN UNDANG -UNDANG MEREK PADA UKM (USAHA KECIL MENENGAH) KAB. KLATEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAK PEMALSUAN MEREK.

PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta).

PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA).

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK Di BAWAH UMUR ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO).

PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.

Penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata dalam Perkara Hutang-Piutang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ( Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen ).

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Nomor. 65 Tahun 2006 (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Di Wilayah Kabupaten Boyolali ).

Perbandingan Pelaksanaan Pemberaian Kredit Bank Syariah dan Bank Konvensional.

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA-PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.

TRANSAKSI ELEKTRONIK : Studi tentang Kekuatan Mengikat dari Perjanjian Jual Beli melalui Online Shop Dev Coklat.

FUNGSI DAN PERANAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Tinjauan Yuridis Empris Fungsi dan Peranan RUPBASAN Kelas I Surakarta).

PERJANJIAN SEWA BELI (STUDI TENTANG PEMBIAYAAN PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR DI FIF CABANG BOYOLALI).

Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Beserta Implementasinya (Studi Kasus Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

MUSYARAKAH (STUDI TENTANG ASPEK PEMBIAYAAN SYARIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BOYOLALI).

PELAKSANAAN NORMA-NORMA SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN AL-MUDHARABAH (Studi Kasus Di Koperasi Syariah “Insan Sejahtera Madani” Karanganyar).

TINJAUAN TENTANG PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KABUPATEN BOYOLALI.

PROSES PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DAN AKIBAT HUKUM DALAM PENGGUNAAN AKTA TERSEBUT.

Hak Cipta Studi Tentang Pemanfaatan Lagu Secara Komersial oleh Pemain Organ Tunggal di Kabupaten Sragen.

Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Metrologi Legal.

PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Study Kasus Di Kota Surakarta).

PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT SEBAGAI JAMINAN DALAM SATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

UPAYA DAN KENDALA UNTUK MENARIK KEMBALI KREDIT KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET (STUDI KASUS PADA PT. ARTHA ASIA FINANCE SRAGEN). 

TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGIRIMAN PAKET POS DI SUKOHARJO.

SISTEM JUAL-BELI KREDIT MOTOR DI UD SABAR MOTOR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PROYEK KEGIATAN PERBAIKAN JALAN DAN SALURAN HASIL MUSYAWARAH KOTA MEMBANGUN PEKET II KECAMATAN JEBRES OLEH PT.AGUNG WASKITA DIKOTAMADYA SURAKARTA.

ASPEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) PERSERO (Studi Kasus di PT. BTN Persero Kota Surakarta).

PELAKSANAAN PERJANJIAN IKLAN DENGAN STASIUN TELEVISI (Study Kasus di Stasiun TA TV).

PELAKSANAAN AKAD WADI’AH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi di BMT HIRA Gabugan, Tanon, Sragen).

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KIOS PERTOKOAN MILIK PT.KERETA API (PERSERO) DI WILAYAH SURAKARTA (Studi Kasus di PT.Kere ta Api (Persero) Daop VI Yogyakarta).

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM TRANSAKSI PADA DERIVATIVES MARKET DI ASIA TRADE POIN FUTURE SURAKARTA.

TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI ASTRA BUANA TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERASAAN SATU BANYUDONO BOYOLALI.

PERJANJIAN KREDIT ANTARA PENGUSAHA KECIL MENENGAH DENGAN SWAMITRA PRIMKOPTI ( PRIMER KOPERASI TAHU TEMPE INDONESIA ) DI KABUPATEN KARANGANYAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG KOPERASI.

TINJAUAN MENGENAI ASPEK HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KUHPERDATA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara).

PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA).

TINJAUAN TENTANG ASPEK JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR MELALUI PT. ADIRA FINANCE DENGAN DAELER TIMBUL JAYA MOTOR.

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 (Studi Pada PT. Mondrian Klaten).

PROSES PEMERIKSAAN PERKARA JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH SECARA KREDIT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

POLA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT. SARANA SURAKARTA VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA SERTA PERLINDUNGAN DALAM PEMBERIAN MODAL VENTURA (Studi di PT. Sarana Surakarta Ventura).

KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDY PADA PT NOVA SOLO FURNITURE DI KARANG ANYAR).

PERJAJIAN SEWA MENYEWA BUS PADA PT. VIRGO TOUR & TRAVEL DI YOGYAKARTA.

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO STUDI TENTANG KREDIT MACET DI PD. BPR BKK PLUPUH SRAGEN.

PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO.

PNPM MANDIRI PERDESAAN (Studi Tentang Pengaruh Program Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Klambu).

PERAN SAKSI AHLI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

PROSES PENYELESAIAN PERCERAIAN KARENA FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA).

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS PADA BATIK PEKALONGAN SEBAGAI UPAYA HUKUM DALAM MEMPERTAHANKAN CIRI PRODUK BATIK.

PERLINDUNGAN HUKUM ALAT PERAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.

SINKRONISASI HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA (Kajian Tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan).

TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN AKTA HIBAH (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

IMPLEMENTASI PASAL 31 KUHAP TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN ATAU TANPA JAMINAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali).

TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (SENGKETA TANAH) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.

ASURANSI JIWA (Studi Tentang Pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta).

STUDI TENTANG TUSSENKOMST DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.

Peranan Perusahaan Jasa Penilai Bagi Perbankkan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit,.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN DI HOTEL SAHID RAYA SOLO.

TINJAUAN HUKUM TENTANG HADLANAH (HAK ASUH ANAK) AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta ).

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.

TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada PT. Federal Internasional Finance Surakarta ).

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA.

TINJAUAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF (Study Kasus di Pengadilan Agama Boyolali).

EFEKTIVITAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH SURAKARTA.

PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM FAKTOR PENYEBAB SERTA AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten ).

PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen).

PRAKTIK PERJANJIAN KREDIT SEWA BELI ARMADA TAKSI PADA KOPERASI SOPIR TRANSPORTASI SOLO (KOSTI SOLO).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA DI PT. SUMBER JAYA GARMENT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003.

HAK SEWA “ SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA ” DI SURAKARTA.

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM PERKARA WARISAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.

STATUS HUKUM ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA).

KONSUMEN DAN STRATEGI PENJUALAN (Studi Tentang Perlindungan Hukum terhadap Cara-cara Penjualan di Solo Grand Mall).

AKIBAT WANPRESTASI PEMBAYARAN PREMI PADA ASURANSI BERSAMA BUMI PUTRA 1912 DI WILAYAH MADIUN.

PERJANJIAN KERJA DI PT SURAKARTA SENTOSA SEJAHTERA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA MANAJEMEN DAN SERIKAT PEKERJA HOTEL SAHID SURABAYA.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN DI PASAR KOTA SUKOHARJO.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA WARISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI SURAKARTA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DALAM PERJANJIAN KERJA (STUDI KASUS MANTAN TENAGA KERJA WANITA MALAYSIA DI DESA DONOHUDAN KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI).

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH INSTANSI PEMERINTAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

STUDI ANALITIK TERHADAP KODE ETIK DAN PROFESI HAKIM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

STUDI TENTANG GUGATAN INSIDENTIL DALAM TUSSENKOMST ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA ).

EFEKTIVITAS PIDANA BERSYARAT TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) KC SOLO KARTASURA.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT UNTUK SUAMI ATAU ISTRI YANG HIDUP TERLAMA (Study Kasus Masyarakat Desa Sruwen Kec. Tengaran Kab. Semarang).

GUGAT CERAI AKIBAT SUAMI TIDAK ADIL DALAM BERPOLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM)(Studi Kasus Tentang Pola-Pola Perlindungan Konsumen Pada LKY Yogyakarta).

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali).

PROSES PEMERIKSAAN PERKARA JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN MEMAKAI AKTA DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI).

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBIT SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi pada P. T Tiga Serangkai Pustaka Mandiri).

PELAKSANAAN OTONOMI DESA PADA MASA HINDIA BELANDA SAMPAI MASA REFORMASI.